THE Life Sciences Innovation Forum was held in Port Moresby yesterday as part of the Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) first senior officials meeting.
It is a body where Apec members discuss and develop solutions to health issues faced by member economies.
National Health Services Standard deputy secretary Dr Paison Dakulala noted how developments in this area led to “healthy economies”.
“The applied life sciences are critical to growth and socioeconomic development because healthy people produce healthy economies, innovations to make patient focused products and services which are efficient, effective and available,” he said.
“For example, (they) can improve a population’s longevity, wellness, productivity and economic potential.”
He also noted what Health and HIV-AIDS Minister Sir Puka Temu said about the forum being a key part of Apec.
Its achievements include:
The approval of Apec Life Science Strategic Plan in 2004 that contains recommendations for collective action and implementation schedule;
developing enablers investment checklist in 2007 that allows policy makers in Apec economies to assess their investment environment for life science innovation; and,
Creating the Health Science Academy for the region to further knowledge of health and health science innovations.
HANAMOA Organics, the producer of local virgin coconut oil from Abau, Central, hopes to expand its market opportunities during the Apec meetings.
Hanomoa Organics representative Karo Martin said the company was excited about the opportunity to expose its products through its small and medium-sized enterprise stall at the meeting venue in Port Moresby. The family business processes coconuts into cold-pressed organic virgin oil and soap products.
“We’ve been producing virgin coconut oil, soap and body wash locally for customers in Port Moresby on a small scale,” Martin said.
“We want to introduce our products to the world through Apec, and find someone who can link us to markets and finally get our products launched.
“Bottling the product is a problem because of the cost involved in importing non-lid bottles from Australia and purchasing lids elsewhere.”
Committee of Trade and Investments co-chairperson Julie Wapo said she understood the struggles of local SMEs. “We are looking at ways to assist our SMEs and how we can facilitate their needs, getting the right regulations in place,” she said.
“It will cost an SME K3 million to bottle coconut products and have it available on a world market. We are looking at a right policy that will change the landscape of how people will benefit.”
PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Dominasi Tiongkok dalam pembiayaan pembangunan ekonomi di Papua Nugini jadi perdebatan sengit di parlemen tatkala Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill, menghadiri sidang parlemen untuk pertama kali di tahun 2018 ini, kemarin (06/01).
O’Neill mendapat pertanyaan bertubi-tubi pada saat tanya-jawab dari anggota parlemen Northwest, Sir Mekere Mourata, perihal pengaruh Tiongkok terhadap PNG, tentang perusahaan-perusahaan Tiongkok berkiprah di sektor-sektor yang dilindungi dan utang PNG dari Tiongkok.
Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, O’Neill menegaskan bahwa pemerintah PNG telah memperketat persyaratan bagi masuknya investasi Tiongkok. Di antaranya dengan memastikan bahwa konten lokal harus terkandung dalam setiap pinjaman dan proyek yang mereka jalankan di Papua Nugini.
O’Neill mengatakan bahwa kabinetnya telah memiliki daftar bidang usaha yang dikhususkan untuk pengusaha Papua Nugini, kebijakan yang dalam empat tahun terakhir, menurut dia, tidak diimplementasikan. Bidang usaha yang dicadangkan untuk pengusaha Papua Nugini antara lain toko perdagangan dan bisnis ritel.
O’Neill mengatakan bahwa pemerintahannya sesungguhnya hanya melanjutkan langkah pemerintahan sebelumnya, termasuk ketika Sir Mekere menjadi PM.
“Ini bukan satu-satunya pemerintah yang berbisnis dengan Tiongkok. Kami mengikuti jejak mantan pemerintah termasuk pemerintahan yang dipimpinnya (Sir Mekere). Dia telah melakukan banyak kunjungan ke Tiongkok, dia telah diterima cukup baik di sana, “kata O’Neill, dikutip dari PNG Today.
“Saya mengumumkan untuk mempromosikan bisnis negara ini. Banyak pemerintah di masa lalu meminjam dari Tiongkok. Persayratan yang mereka ikuti dulu, kita pegang juga pada hari ini. Dimana pinjaman lunak yang diterima dari Tiongkok memiliki persyaratan yang ditandatangani oleh pemerintah sebelumnya. Kami adalah satu-satunya pemerintah yang mencoba mengubahnya,” kata O’Neill, membandingkan pemerintahannya dengan pendahulunya.
“Sebenarnya kita dalam perundingan yang sangat sulit hari ini dengan Pemerintah Tiongkok, berusaha memastikan bahwa kita membangun konten lokal ke dalam setiap pinjaman dan tentu saja proyek yang kita dapatkan dari Tiongkok, mencoba naik setidaknya 50 persen,” Kata O’Neill.
“Ketika Menteri Richard Maru menjadi Menteri Perdagangan pada pemerintahan terakhir, dia membawa daftar bisnis yang diproteksi untuk pengusaha PNG. Kabinet telah mengesahkannya, pejabat diperintahkan untuk memberlakukannya, pejabat yang bertanggung jawab untuk ini.”
“Terkadang juga kita mendapati bahwa warganegara kita sendiri tidak hanya mengundang pengusaha Tiongkok tapi juga warga negara asing untuk melakukan bisnis. Terkadang, mereka menyewakan tanah mereka sendiri karena mereka sendiri tidak ingin berbisnis tapi mereka ingin menjadi tuan tanah – ini adalah hal yang harus kita batasi di seluruh negeri, ” kata O’Neill.
“Kami melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa kepentingan Papua Nugini sangat penting dan kami tidak meminjam uang seperti pemerintah terakhir – untuk secara harfiah mendanai anggaran.”
“Apa yang kita pinjam dari Tiongkok adalah kita membangun infrastruktur, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan itulah yang akan dinikmati orang rakyat Papua Nugini selama bertahun-tahun yang akan datang.”
“Jika kita tidak membangun infrastruktur hari ini, kita memiliki populasi yang meningkat, siapa yang akan membangun infrastruktur untuk Anda? Kita tidak memiliki cukup uang dalam anggaran kita untuk mendanai infrastruktur berskala besar.”
“Kelalaian (pemerintah masa lalu) yang ditinggalkan adalah hasil dari apa yang kita lihat sekarang. Kelalaian pemerintahan masa lalu adalah apa yang kita tempuh. Berhentilah merengek terus-menerus sepanjang waktu,” kata O’Neill.
Dominasi ekonomi Tiongkok di Papua Nugini belakangan menjadi sorotan termasuk oleh Australia. Investasi Australia di bekas negara jajahannya itu belakangan stagnan bahkan cenderung keluar.
Ian Chow, seorang pengusaha warganegara Australia berdarah Tionghoa tetapi sudah lama bermukim di Papua Nugini, mengatakan ia mempekerjakan kontraktor Tiongkok membangun usahanya di bidang manufaktur makanan di Papua Nugini karena alasan biaya yang lebih murah. Mendatangkan pekerja Australia ke Papua Nugini, menurut dia, jauh lebih mahal.
Menurut dia banyak pengusaha Australia yang meninggalkan Papua Nugini. “Mereka tidak ingin datang ke sini dan mereka meninggalkan kekosongan besar yang diisi oleh orang-orang Tiongkok,” kata dia.
“Di hampir semua bisnis besar, mereka yang mengerjakan konstruksinya, mereka bahkan telah menguasai bisnis ritel,” kata dia. ABC News.
Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, memastikan bahwa kendati pengaruh Tiongkok meningkat di Papua Nugini, negara itu tetap menganggap Australia sebagai sahabat dekat dan dapat diandalkan.
By MARK HAIHUIE, https://www.thenational.com.pg/ INSTITUTE of National Affairs executive director Paul Barker, pictured, says plans to restructure the rice market should consider competition issues in a balanced manner for domestic growers and companies which import it.
Barker was responding to a recent explanation by Minister for Agriculture and Livestock Benny Allan on the delay of the Central Province Rice Project to be operated by Naime Agro Limited.
“This proposal of Naime’s has always appeared to be an exercise in securing a State-endorsed monopoly or near monopoly over rice sales,” he said.
“PNG needs a competitive market for rice and other staples as an essential part of its National Food Security Policy, as well as overall competition and macro-economic policy.
“But it also needs to provide support to those producing and marketing all staple foods, notably through improving national infrastructure to make it easier and more reliable for producers and traders to bring root crops and domestically-grown rice to the market.”Barker said there was a range of other measures to improve the
business environment for all agricultural production, marketing and processing in PNG, as highlighted in the recent National Agricultural Summit.
“It’s long been considered that the Naime proposal has largely been about trying to make money from a trading monopoly or near monopoly, rather than producing and trading domestically grown rice,” he said.
“But they should be welcomed to participate in the trade on a competitive basis, and investing in production – but not at the expense of PNG consumers, through higher prices generated by protective import duties and restrictions on competition.”
Barker said the credibility of the Naime Agro Industries Limited and the reputation of a particular principal owner should be a point of concern for the authorities.
THE Labour Department has recognised and is impressed with the industrial award signed between Ramu NiCo Allied Workers’ Union and Ramu NiCo Management (MCC) Ltd, an official says.
Madang labour representative Peter Neimani, who was the negotiation chairman between the union and Ramu NiCo, said the registrar of the department was impressed with the quality and component of the award and agreements reached by the parties.
“The labour legistrar is happy and will register the award in the national gazette and make it a legal document in the next three years,” he said.
“I represent our department to congratulate all parties in reaching an understanding after six months of intense negotiation, despite the fact that most of the union members are new in the industrial issues.”
Nemane was speaking last Thursday during a gift presentation by union members to Ramu NiCo management at the company headquarters in Madang for reaching an amicable and win-win outcome.
Ramu NiCo vice-president Wang Baowen said the company strived to ensure its employees were looked after and got the right training and up-skilling.
“Ramu NiCo has received many gifts from the landowners, but this gift is better as it demonstrates a good understanding and working relationship between our employees and the management,” he said.
“The company understands the employees’ expectations on pay increase, training and up-skilling.
“We would like to support that, depending on the project success.
“Our training centre at Basamuk is now launched and KBK Mine will be the same.”
Baowen said the project had reached its designed production capacity in 2016. The employers also contributed to this great achievement.
Union treasurer Gene Mangoa thanked Ramu NiCo for reaching an understanding in finalising the industrial award.
“What the union members need is a fair pay rise, proper training and up-skilling,” he said.
The industrial award negotiation which started in July last year was signed in Madang on Jan 5.
THE first phase of the recommencement of landowner beneficiary identification (LOBID) within PNG LNG Project impact areas has been completed, Department of Petroleum and Energy spokesperson says.
The spokesperson said that the completed areas were for the pipeline segments starting from Kikori, in Gulf, to Beneria, in Hela.
Last November, Petroleum Minister Fabian Pok announced that the LOBID exercise had recommenced.
“Moran PDL 5 (petroleum development licence) was also completed while Gobe and Kutubu are subject to disputes settlement in court,” the spokesperson said.
“Department of Petroleum is preparing for final ministerial determination for Mineral Resources Development Company) to open up bank accounts for the respective impacted clans, so the royalty and equity benefits will be paid to those completed impacted beneficiaries.
“Meanwhile, clan-vetting will resume in February for Hides PDL1 and PDL 7.
Juha PDL 9 will be conducted in Koroba for Hela landowners and in Kiunga or Soabi for Western landowners.
Angore PDL 8 will be subject to alternative dispute resolution (ADR), resuming mediation process to identify the beneficiary clans.
The success of the first phase was dependent on local and provincial leaders and logistical support provided by ExxonMobil and Oil search. The clan-vetting team experienced no issues that may cause delays to the vetting.”
Pok said that following the successful completion of the distribution of royalty benefits in the plan site area last month, DPE had focused on resumption and completion of the landowner beneficiary identification – formerly known as clan-vetting programme) in other project areas.
“This is useful consultative process which enables me to then make an official ministerial determination under Sec 169 and Sec 170 of the Oil and Gas Act (1998) and allow the benefits to be distributed to the beneficiaries,” he said.
Menyamya villager Eric John has registered an apple business and plans to develop an orchard on his land in Morobe.
John said he has seedlings in his nursery and has trees growing on his land.
His first seedlings came from an apple he bought in Lae in 2004 and he has since invested time and money on growing apples commercially.
“I have tried to seek assistance from local leaders but have received none since I started 10 years ago,” he said.
“I sell pigs to raise funds for pesticides and equipment for my nursery.
“I believe that we can grow apples like we grow coffee here in Papua New Guinea.”
John said he registered his business as HKVE Apple Farmers at the Investment Promotion Authority office in Lae on Monday.
HKVE stands for Hakwange, his village.
He has about 100 people from the village involved in the business.
“I give 10 to 20 young trees from my nursery to each member. We have agreed that half of the total trees that bear fruit belong to me and the others they keep,” he said.
Finding the money for pesticides was the major challenge, he said.
Pests have destroyed the apples and killed some trees.
The National Agriculture Research Institute has promised to help him with equipment for the nursery.
John has 10 mature trees from which he picks fruits to sell at the market in Menyamya and Lae.
He said he has two hectares of land ready for planting.
The President of the Autonomous Bougainville Government, Chief Dr John Momis, has announced an indefinite moratorium on exploration and mining in Panguna.
He said the Bougainville Executive Council had its meeting on Wednesday made a “thoughtful and considered” decision to impose an indefinite reservation moratorium from any exploration or mining over Panguna in the best interest of the landowners and the people of Bougainville.
The council debating the issue following advice from the Bougainville Mining Advisory Council.
“It is with much regret that the basic requirement for obtaining the landowners consent under the Bougainville Mining Act 2015 could not be met,” Momis said.
The voice of the Panguna landowners was clearly heard during the mining warden hearing that decided in a narrow split between those supporting the mine reopening by Bougainville Copper Limited (BCL) and the opponents.
Dr Momis also said that to develop the mine by any other developer would be “untenable” under current circumstances.
“We will not allow this project once again to reignite the wounds of the Bougainville crisis and distract our focus for restoring peace and our preparation for our referendum in 2019,” he said.
While imposing this Panguna moratorium, Dr Momis said his government would continue to consult with Panguna landowners and the people of Bougainville over an “appropriate arrangement” or best alternative models of development of the mine if the people still had an appetite to develop the mine in the future.
The Bougainville Civil War was fought in 1988-1998 between Papua New Guinean military forces and secessionist guerrillas of the Bougainville Revolutionary Army (BRA).
The conflict led to an estimated 15,000-20,000 deaths on Bougainville before a peace agreement was brokered by New Zealand in 1998. This led to the establishment of the Bougainville Autonomous Region Government.
Bougainvilleans are due to vote in a referendum on possible independence in June 2019.
WESTERN Highlands chief and Komkui business group chairman Andrew Dokta, who died this month, was laid to rest at his village of Tiling, in Mt Hagen, on Wednesday.
Dokta, the chief leader of the Moge tribe, died on Dec 8 after a short illness.
He comes from the Moge Komnuka clan in Mt Hagen.
Dokta was the front man in the construction of the Komkui six-storey building and the AGC Haus in
Mt Hagen through the company Komkui business group.
Through his hard work he formed the company with the help of educated elites like the late Barnabus Paraka and other leaders from the Komkui clans.
Apart from that, Dokta committed his life to supporting the work of the Catholic Church.
He also committed his life to maintain peace and order for the Moge tribe and the province as a whole.
During the funeral service at Tiling village, Western Highlands, peace and good order chairman Thomas Wama described Dokta as a man of wisdom and a peacemaker who acknowledged God in everything he did.
“Such people are real peace makers who have committed their lives for the good of the people and the province,” he said.
He said losing such a great leader was a big loss to the people and the province.
PLANT site landowners in the four PNG LNG project-impacted villages should use the project as a catalyst to do business, says a housing estate developer.
Edai Town Development Limited director Kym Yong said locals should focus on doing business by using their land royalties.
“The project will attract more people to the project area – those who will come to work, those who will come to buy homes and reside at the Edai town which is expected to grow to cater for more than 10,000 people once the third phase of the project is completed including the villages as well,” she said.
Yong said the PNG LNG project would end one day and the landowners should invest the royalties they were paid.
“The people need to focus on what will happen once the project life ends,” she said.
“The project is short-term. For instance, in its construction phase, the people can find employment, so as in its production phase. But once all of these end, life will still go on.”
Yong said it was important for the people to make business plans and benefit from the project in terms of setting up trade stores and resorts for example.